Sejak proklamasi kemerdekaan, sistem politik Indonesia bergerak dengan dinamika yang luar biasa: berganti format, menyesuaikan arah, dan terus bereksperimen mencari bentuk ideal bagi demokrasi dan pemerintahan. Namun, di balik riuh perubahan itu, kualitas hidup masyarakat masih tertahan dan ketimpangan antarwilayah tetap lebar. Data BPS Maret 2026 menunjukkan 23,85 juta jiwa atau 8,46% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, sementara jika memakai standar Bank Dunia, lebih dari separuh rakyat Indonesia masuk kategori miskin. Angka ini menegaskan bahwa kemiskinan bukan sekadar soal pendapatan, melainkan masalah struktural yang berakar pada ketidakmerataan pembangunan, lemahnya institusi, dan rapuhnya social trust. Seolah-olah kita semua terpaku pada ritual demokrasi formal, sementara semangat untuk meningkatkan produktivitas nasional justru terabaikan.

Jebakan Demokrasi

Puncak demokrasi Indonesia adalah Reformasi 1998 yang sering dipuja sebagai pencapaian besar. Namun, kenyataannya, demokrasi kerap terjebak dalam ritual prosedural tanpa substansi. Pemilu yang berulang, kebebasan berpendapat, dan kompetisi politik memang penting, tetapi jika tidak menghasilkan kesejahteraan, demokrasi hanya menjadi panggung kosong.

Bahaya terbesar adalah ketika demokrasi berubah menjadi jebakan identitas. Politik tidak lagi berorientasi pada produktivitas bangsa, melainkan pada penguatan eksistensi kelompok, simbol, dan patronase. Energi bangsa habis untuk mempertahankan citra dan loyalitas, sementara kebanggaan kelompok dan permusuhan terhadap pihak yang berbeda tumbuh subur. Demokrasi yang demikian melahirkan kebisingan prosedural: kampanye penuh retorika, koalisi transaksional, dan kebijakan publik yang dikorbankan demi kepentingan elektoral, alih-alih memperkuat ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

Francis Fukuyama, ilmuwan politik terkemuka, memperingatkan adanya paradoks demokrasi modern: semakin luas kebebasan, semakin besar pula risiko fragmentasi identitas yang melemahkan kohesi sosial. Demokrasi yang terjebak pada politik identitas kehilangan kemampuan untuk membangun social trust, modal utama bagi produktivitas ekonomi dan stabilitas politik. Tanpa kepercayaan sosial, institusi negara hanya menjadi arena perebutan kepentingan jangka pendek, bukan wadah penciptaan nilai kolektif.

Reformasi Kelembagaan

Untuk keluar dari jebakan demokrasi, Indonesia membutuhkan reformasi yang berorientasi pada optimalisasi kelembagaan. Reformasi kelembagaan bukan sekadar perbaikan birokrasi, melainkan upaya sistematis untuk memastikan demokrasi menghasilkan nilai tambah ekonomi dan sosial. Demokrasi produktif hanya mungkin lahir dari institusi yang efektif dalam mencapai tujuan dan efisien dalam proses kerja.

Efisiensi berarti lembaga negara bekerja dengan prosedur sederhana, biaya rendah, dan pelayanan cepat. Sementara itu, efektivitas berarti setiap kebijakan benar-benar mencapai sasaran: menurunkan kemiskinan, memperbaiki pendidikan, memperluas akses kesehatan, dan memperkuat daya saing industri. Tanpa efisiensi dan efektivitas, demokrasi hanya akan menjadi prosedur politik yang sibuk bekerja, tetapi gagal memberikan hasil nyata.

Reformasi kelembagaan tidak bisa dilepaskan dari reformasi politik. Institusi yang efisien hanya dapat lahir dari sistem politik yang efisien, dan sistem politik yang efisien sejatinya merupakan bagian dari demokrasi yang efisien—demokrasi yang tidak berhenti sebagai simbol kebebasan, tetapi menjadi mekanisme nyata untuk menyalurkan aspirasi, merumuskan kebijakan, dan menghadirkan hasil. Demokrasi yang efisien bukan panggung prosedural, melainkan mesin produktif: sederhana dalam proses, transparan dalam pengambilan keputusan, dan akuntabel dalam pelaksanaan. Tanpa demokrasi yang efisien, institusi akan macet dan kebijakan kehilangan makna. Sebaliknya, dengan demokrasi yang efisien, institusi dapat bekerja, kebijakan menjadi lebih terarah, dan rakyat merasakan kesejahteraan nyata.

Reformasi kelembagaan juga harus menyentuh aspek politik secara praktis. Partai politik perlu didorong untuk lebih transparan dalam pendanaan dan rekrutmen kader. Tanpa partai yang sehat, demokrasi akan terus terjebak dalam siklus transaksional. Lembaga legislatif harus diperkuat perannya sebagai pengawas eksekutif, bukan sekadar menjadi stempel kebijakan. Inilah yang menentukan apakah demokrasi mampu melahirkan institusi yang benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar melayani kepentingan elite.

Pelajaran dari Korea Selatan dan Tiongkok

Konsep transformasi kelembagaan yang berorientasi pada produktivitas tidak lahir dari imajinasi kosong. Korea Selatan dan Tiongkok adalah dua contoh nyata bagaimana arah politik, meskipun menggunakan sistem yang berbeda, dapat menghasilkan lompatan ekonomi dan sosial apabila institusi bekerja dengan disiplin.

Korea Selatan, yang semula dilanda krisis politik dan ekonomi pada 1960–1970-an, perlahan membangun fondasi kelembagaan yang kokoh. Demokrasi yang kemudian tumbuh tidak berhenti pada kebebasan prosedural, melainkan diarahkan untuk memperkuat kapasitas negara dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Pelajaran penting dari Korea Selatan adalah bahwa demokrasi dapat menjadi mesin produktif apabila institusi dijalankan secara konsisten dan transparan.

Tiongkok menempuh jalur yang berbeda. Dengan sistem politik yang otoriter, reformasi ekonomi sejak akhir 1970-an menekankan efektivitas kelembagaan: negara mengelola investasi, membangun infrastruktur, dan mengarahkan industrialisasi secara terencana. Orientasi jangka panjang menjadikan produktivitas sebagai tujuan utama, meskipun kebebasan politik tetap terbatas. Pelajaran dari Tiongkok adalah bahwa efektivitas kelembagaan mampu menggerakkan produktivitas, bahkan dalam sistem politik yang tidak demokratis. Namun, tanpa transparansi dan akuntabilitas, risiko ketimpangan dan otoritarianisme tetap membayangi.

Dari Korea Selatan, kita belajar bagaimana kebebasan dan profesionalitas kelembagaan dapat berjalan beriringan. Dari Tiongkok, kita belajar bagaimana kontrol negara yang kuat dapat mendorong profesionalitas dalam pengelolaan kelembagaan. Kedua negara ini ibarat dua kutub yang berbeda, tetapi memiliki obsesi yang sama, yaitu membangun kelembagaan yang bekerja secara efektif dan efisien. Dari situlah keduanya mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomiannya dan berkembang menjadi Korea Selatan dan Tiongkok yang kita lihat hari ini.

Paradigma demokrasi Indonesia perlu bergeser: dari sekadar merayakan kebebasan menuju penciptaan nilai berkelanjutan yang inklusif. Kebebasan politik tetap penting, tetapi harus menjadi fondasi bagi lahirnya manfaat ekonomi dan sosial, bukan berhenti sebagai simbol prosedural. Dengan demokrasi yang sederhana, transparan, dan berorientasi pada hasil, bangsa ini dapat keluar dari jebakan formalitas, mempersempit kesenjangan dan kemiskinan, serta berdiri sejajar dengan negara lain dalam persaingan global.

Pertanyaannya sederhana, tetapi menentukan: apakah demokrasi akan kita arahkan menjadi sarana nyata bagi kesejahteraan rakyat, atau kita biarkan terus terjebak dalam kebebasan semu yang sibuk dengan prosedur, tetapi gagal memberikan hasil?

Bagas Kurniawan
Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Artikel telah terbit di Jawa Pos pada 21 Mei 2026. Dapat diakses melalui https://www.instagram.com/p/DYmRS05j-LM/?img_index=1.