Pendidikan sejatinya bukanlah tempat menimbun nilai akademis semata, melainkan ruang untuk membebaskan manusia dari rantai ketidakadilan. Sayangnya, di Kabupaten Bandung wilayah yang bergerak cepat dari kawasan agraris menuju industrialisasi, pendidikan sering kali terjebak dalam masalah klasik. Ketimpangan fasilitas antara daerah perkotaan dan wilayah pelosok, tingginya biaya sekolah, hingga kurikulum yang terlalu fokus pada hafalan membuat pendidikan makin jauh dari realitas kehidupan masyarakatnya.

Kondisi ini sangat cocok dibaca melalui pemikiran tokoh pendidikan asal Brasil, Paulo Freire. Dalam bukunya Pedagogy of the Oppressed, Freire mengkritik keras gaya banking education atau pendidikan "gaya bank". Di sistem ini, siswa hanya dianggap sebagai wadah kosong yang pasif, sementara guru menjejalkan informasi secara searah. Akibatnya, lahir "budaya kebisuan" masyarakat menjadi tidak terbiasa mempertanyakan ketidakadilan di sekitarnya dan menganggap kemiskinan atau keterbelakangan sebagai takdir yang pasrah diterima.

Sebagai gantinya, Freire menawarkan conscientization atau penyadaran kritis melalui metode dialogis. Pendidikan harus memicu orang untuk sadar akan masalah di lingkungannya, menganalisis penyebab dasarnya, lalu melakukan tindakan nyata (praksis) untuk mengubahnya.

Di sinilah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Bandung menemukan panggilannya. Sebagai organisasi mahasiswa yang membawa misi keumatan dan kebangsaan, HMI tidak boleh hanya hadir sebagai penonton atau sekadar kelompok penekan politik saat demonstrasi. HMI harus hadir sebagai agen pedagogi kritis di tengah masyarakat.

Langkah ini bisa dimulai dari dalam rumah sendiri: ruang kaderisasi. Pelatihan kader HMI tidak boleh lagi diisi dengan ceramah teori yang mengawang-awang. Diskusi harus dihadapkan pada masalah nyata warga Kabupaten Bandung mulai dari krisis lingkungan Sungai Citarum, alih fungsi lahan pertanian, hingga anak-anak desa yang putus sekolah. Kader diajak membedah masalah ini secara kritis agar paham bahwa persoalan sosial bukan sekadar nasib buruk, melainkan hasil dari kebijakan dan struktur yang perlu diperbaiki.

Di tingkat akar rumput, peran HMI berlanjut melalui pendampingan masyarakat dan advokasi kebijakan. Melalui program pengabdian atau lembaga bantuan hukum, kader HMI hadir bukan sebagai pahlawan yang merasa paling tahu, melainkan sebagai kawan dialog bagi warga. HMI dapat mendampingi warga desa untuk mengenali hak-hak pendidikannya, mengawal penggunaan anggaran daerah agar pro-rakyat, serta mendorong kebijakan sekolah yang inklusif dan terjangkau bagi keluarga kurang mampu.

Pendidikan yang membebaskan tidak lahir dari ruang kelas yang kaku, melainkan dari perjumpaan antara teori dan aksi nyata di tengah masyarakat. Dengan menjadikan pemikiran Paulo Freire sebagai kompas perjuangan, HMI Kabupaten Bandung berpeluang besar melampaui gerakan seremonial. HMI bisa terus merawat nalar kritis generasi muda, memperjuangkan kesetaraan akses belajar, dan memastikan keadilan sosial benar-benar dirasakan oleh seluruh warga.